Main Article Content

Abstract

Banyaknya tuntutan masyarakat luas terhadap prinsipprinsip tranparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana halnya
Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal selaku badan publik yang
pada dasarnya berkewajiban memberikan pelayanan yang prima
terhadap masyarakat. Seperti yang sudah ditetapkan di dalam
Peraturan Kepala BPN R.I No. 1 Tahun 2010 mengenai standar
pelayanan dan pengaturan pertanahan. Bentuk pelayanan prima
yang dimaksud berupa efektifitas pelayanan dalam penerbitan
sertifikat tanah. Tetapi dalam penerbitan sertifikat tanah yang
dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal masih kurang
efektif karena kurangnya memberikan informasi tentang kejelasan
proses penerbitan sertifikat tanah. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui seberapa efektifitas pelayanan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Tegal dalam penerbitan sertifikat tanah. Tipe
penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, merupakan
penelitian yang mendeskripsikan gambaran mengenai efektifiatas
pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam
penerbitan sertifikat tanah. Pengumpulan data dilakukan dengan
cara wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini
menunjukan bahwa, pelayanan penerbitan sertifikat tanah di
Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal kurang efektif. Belum sesuai
standar pelayanan dan pengaturan pertanahan yang berlaku.
Faktor yang menghambat dalam penerbitan sertifikat tanah yaitu
masyarakat kurang memahanmi persyaratan atau prosedurnya,
karena kurangnya sosialiasasi secara langsung dari pihak Kantor
Pertanahan kepada masyarakat. Dari hambatan tersebut secara
tidak langsung mempengaruhi kinerja pelayanan dan ketepatan
waktu yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Tegal. Maka seharusnya Kantor Pertanahan mengadakan
sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai
penerbitan sertifikat tanah.

Keywords

Efektivitas Penerbitan Sertifikat Tanah

Article Details

References

  1. Andrian Sutedi. 2012. Sertifikat Hak Atas
  2. Tanah. Jakarta : Sinar Grafika.
  3. Badudu. J.S dan Sutan Mohammad Zain. 2011.
  4. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta
  5. : Pustaka Sinar Harapan.
  6. Bambang Istianto. 2011. Demokrasi Birokrasi.
  7. Jakarta : Mitra Wacana Media.
  8. Gibson. 2005. Organisasi dan Manajemen.
  9. Jakarta : Erlangga.
  10. Hadari Nawawi. 2010. Pengawasan Melekat di
  11. Lingkungan Aparatur Pemerintahan.
  12. Yogyakarta : Liberty.
  13. Harbani Pasolong. 2007. Teori Administrasi
  14. Publik. Bandung : Alfabeta.
  15. Inu Kencana Syafei. 2001. Ilmu Administrasi.
  16. Jakarta : Bananaman Pressindo.
  17. Joses S, Jimmy. 2010. Panduan Mengurus
  18. Sertifikat Tanah. Jakarta : Visimedia
  19. Lexy Moleong. 2001. Metode Penelitian
  20. Kualitatif. Bandung : Remaja Karya.
  21. Lijan P. Sinambela. 2008. Reformasi
  22. Pelayanan publik : Teori, Kebijakan dan
  23. Implementasi. Jakarta : Bumi Aksara.
  24. Lukman Ali. 2005. Kamus Besar Bahasa
  25. Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
  26. Pandji Santoso. 2008. Administrasi Publik :
  27. Teori dan Aplikasi Good Governance.
  28. Bandung : Refika Aditama.
  29. Richard R. Steers. 2007. Efektivitas
  30. Organisasi. Jakarta : Erlangga.
  31. Sampara Lukman. 2010. Manajemen Kualitas
  32. Pelayanan. Jakarta : STIA-LAN.
  33. Soejono Soekanto. 2002. Metodologi
  34. Penelitian. Jakarta : Bumi Aksara.
  35. Sutopo. HP. 2005. Metodologi Penelitian
  36. Sosial. Jakarta : Bumi Aksara.

Most read articles by the same author(s)