Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 27 Download : 22

Main Article Content

Abstract

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai kebijakan untuk
menghidupkan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk
melihat partisipasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dalam mensukseskan
kebijakan Bela Beli Kulon Progo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data
wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelilitan didapat bahwa
kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membawa
dampak perekonomian yang sangat luar biasa bagi masyarakat, karena produkproduk lokal diwajibkan untuk masuk ke dalam toko modern tersebut. Kebijakan
inilah yang pada akhirnya menumbuhkan partisipasi masyarakat Kabupaten
Kulon Progo untuk menggerakkan perekonomian di daerah tersebut. Dengan
adanya kebijakan tersebut pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah secara tidak langsung berhasil, hal ini dapat dilihat dari
banyaknya produk UMKM yang sudah masuk ke dalam toko modern di Kabupaten
Kulon Progo, setidaknya produk lokal tersebut sudah bersaing dengan produk
nasional. Selain itu poin keaktifan dan kesempatan juga merupakan salah satu
indicator yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Bela Beli Kulon
Progo.

Keywords

Kebijakan Partisipasi Masyarakat Produk UMKM Pemberdayaan Masyarakat

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

References

  1. Corynta, I. (2011). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik
  2. Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan
  3. Keuangan Daerah. Journal of Accounting and Investment. 12(2).
  4. Gunawan, G. (2018). Pengaruh Penyuluhan Pembangunan Dan Pengetahuan Terhadap
  5. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi
  6. Ruwa Jurai (Gerbang Desa Sabu Rai) Pada Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang
  7. Tengah Kabupaten Tulan. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, 4(1), 39–46.
  8. Kurniati, D. P. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan
  9. Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). Jurnal Administrasi Publik. 1(4).
  10. Mustanir, Ah. (2018). Pengaruh Motivasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan
  11. Di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. JCG :
  12. Jurnal Clean Goverment. 2(1).
  13. Sigiro, B. (2016). Pengaruh Partisipasi Publik, Transparansi Anggaran Dan Komitmen Perumus
  14. Kebijakan Terhadap Responsivitas Anggaran. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 12(1),
  15. 26–38.
  16. Uceng, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di
  17. Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Moderat: Jurnal
  18. Ilmiah Ilmu Pemerintahan. 5(2).
  19. Nurmanaf, A. R. (2003). Partisipasi Masyarakat Petani Terhadap Program Penanggulangan
  20. Kemiskinan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, 1(2), 13.
  21. Salim, A. (2006). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian
  22. Kualitatif edisi kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana
  23. Asshofi, M.K. (2017). Kebijakan Bela Beli Bupati Hasto Wardoyo dalam Perspektif Nomokrasi
  24. Islam. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. 6(1), 41–83.